Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan disusun berdasarkan falsafah UUPA yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip dasar UUPA yang dikembangkan dan diperkuat selaras dengan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria sesuai dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan … MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN … Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing (PDF) Administrasi Pertanahan | Andi P Parlindungan ... Administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …
Logo BPN-KemenATR (2017).png Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN ) adalah lembaga pemerintah Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Buat buku · Unduh versi PDF · Versi cetak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan Badan Pertanahan. Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PEMILIHAN UMUM. Ditetapkan 15 Agustus 2017 Berlaku 16 Agustus 2017 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar NOMOR 6 TAHUN 2017. TENTANG Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik. Indonesia Tahun 1945; sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor pertanahan menyampaikan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan Badan Pertanahan. Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PEMILIHAN UMUM. Ditetapkan 15 Agustus 2017 Berlaku 16 Agustus 2017 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar NOMOR 6 TAHUN 2017. TENTANG Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik. Indonesia Tahun 1945; sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor pertanahan menyampaikan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup NOMOR 59 TAHUN 2017. TENTANG DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang.
Kumpulan Undang-Undang « Hukum dan Pertanahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 Penetapan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang -Undang Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Created Date: 11/28/2017 2:29:21 PM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
